HIMA AKUNTANSI

  *E-News terbaru di medfora edisi mei - juni :  1. Wamenkeu: Tujuan PPN Sembako Tak Hanya Dorong Pendapatan CNN Indonesia Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan rencana pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok atau sembakobukan hanya sekadar untuk menambah pendapatan negara. Namun, hal ini dibutuhkan demi kesetaraan di sektor perpajakan.  "Bukan niat pemerintah hanya untuk pendapatan (negara), bukan. Tapi memastikan kesetaraan dalam hal perpajakan," ucap Suahasil dalam peluncuran laporan Bank Dunia 'Indonesia Economic Prospects', Kamis (17/6).  Menurutnya, pungutan PPN sembako penting karena ada beberapa barang di Indonesia yang sebenarnya bisa lebih murah dari posisi sekarang, tapi ada pula yang seharusnya lebih mahal dari yang ada saat ini. Dengan pungutan PPN, pemerintah akan merinci barang mana saja yang pantas dikenakan pajak ke depannya.  "Di Indonesia ada beberapa barang yang sebetulnya bisa sangat

  Keadaan Akuntansi Saat Ini (ERA 4.0)  Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Akuntansi Penggunaan Robotics dan data analytics (big data) akan mengambil alih pekerjaan dasar yang dilakukan oleh para akuntan (mencatat transaksi, mengolah transaksi, dan memilah transaksi). Penggunaan ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Banyak perusahaan besar telah mengembangkan teknologi ini, karena didukung oleh standarisasi atas proses pengelolaan keuangan, standarisasi atas arsitektursistem dan informasi (standardization of financial processes, systems, and information architecture).  Profesi akuntan merasa terancam terkait dampak teknologi ini terhadap pekerjaan akuntan. Era ini menuntut nilai kompetensi yang sangat tinggi bagi profesi akuntan, misalnya data analysis, information technology development, dan leadership skills, harus dapat dikembangkan. Ada beberpa pengaruh yang akan terjadi pada profesi akuntan.  1. Peran akuntan berubah. Manfaat utama dari perkembangan tekno

  JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah berencana memperluas basis perpajakan dengan menambah objek cukai tahun depan. Sri Mulyani mengatakan rencana tersebut telah tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022. Namun, dia menegaskan akan berhati-hati menambah barang kena cukai karena dapat memengaruhi beberapa sektor ekonomi, terutama di tengah pandemi Covid-19. "Perluasan basis cukai kami juga akan tetap menjaga dan berhati-hati karena cukai instrumen yang sangat penting untuk mengendalikan konsumsi namun bisa juga kemudian dilihat sebagai sumber penerimaan negara," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (8/6/2021). Sri Mulyani mengatakan perluasan objek cukai masuk dalam rencana reformasi fiskal 2022 di bidang peningkatan pendapatan negara. Dokumen KEM PPKF juga kembali menyebut plastik sebagai barang yang akan dikenakan cukai tahun depan. Kepada Komisi XI DP

  Gambar

Liputan6.com, Jakarta -  Wacana pengenaan pajak bahan pangan atau sembako menuai kontroversi karena dianggap memberatkan masyarakat menengah ke bawah dan akan menekan daya beli masyarakat. Kendati memiliki wewenang untuk mengatur pengenaan pajak, pemerintah dinilai harus memperhatikan waktu yang tepat untuk menerapkannya, karena saat ini Indonesia masih berjuang untuk pulih dari pandemi. "Pemerintah hendaknya melakukan perubahan menunggu waktu yang tepat, yaitu ketika perekonomian sudah benar-benar pulih," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah kepada  Liputan6.com , Jumat (11/6/2021). Lanjutnya, rencana perubahan kebijakan perpajakan harus dilihat secara menyeluruh, bukan dilihat parsial satu persatu. Reformasi perpajakan merupakan amanah yang harus dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, wacana pengenaan pajak sembako masih berupa rencana yang belum matang dan masih harus digodok lagi. "Jadi rencana t

  Liputan6.com, Jakarta -   Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan menjalankan berbagai kebijakan strategis. Salah satu upayanya melalui pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor atau pemberian insentif   pajak mobil baru 0 persen . “Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, bahwa PPnBM DTP dapat diperpanjang. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, diperlukan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi. Ini bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor industri, yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Minggu (13/6/2021). Perpanjangan pemberian insentif  pajak mobil baru 0 persen  diusulkan oleh Menperin dan disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati d

Liputan6.com, Jakarta - ICAEW (the Institute of Chartered Accountants in England and Wales) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menandatangani perpanjangan nota kesepakatan (MoU), demi komitmen bersama untuk mendorong profesi akuntan di Indonesia. Perpanjangan MoU ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan standar profesi antara kedua institusi. ICAEW juga telah berkomitmen untuk memberikan peluang dan dukungan kepada anggota IAPI di Indonesia sepanjang karir mereka di bidang akuntansi, bisnis, dan finansial. David Matthews, ICAEW President, dan Tarkosunaryo, Ketua IAPI, menandatangani perpanjangan nota kesepakatan tersebut dalam seremoni virtual yang disaksikan oleh perwakilan dari kedua institusi. Lebih lanjut, perpanjangan nota kesepakatan ini juga kembali menegaskan visi ICAEW dan IAPI untuk meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi publik di Indonesia. David Matthews, ICAEW President, mengatakan, kedua institusi telah menjalin hubungan kerjasama yan