E-Megazine, Media Informasi Serbaguna Kelompok 3

-


Liputan6.com, Jakarta - ICAEW (the Institute of Chartered Accountants in England and Wales) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menandatangani perpanjangan nota kesepakatan (MoU), demi komitmen bersama untuk mendorong profesi akuntan di Indonesia.

Perpanjangan MoU ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan standar profesi antara

kedua institusi. ICAEW juga telah berkomitmen untuk memberikan peluang dan dukungan kepada anggota IAPI di Indonesia sepanjang karir mereka di bidang akuntansi, bisnis, dan finansial.

David Matthews, ICAEW President, dan Tarkosunaryo, Ketua IAPI, menandatangani perpanjangan nota kesepakatan tersebut dalam seremoni virtual yang disaksikan oleh perwakilan dari kedua institusi.

Lebih lanjut, perpanjangan nota kesepakatan ini juga kembali menegaskan visi ICAEW dan IAPI untuk meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi publik di Indonesia.

David Matthews, ICAEW President, mengatakan, kedua institusi telah menjalin hubungan kerjasama yang erat sejak perjanjian pertama kami ditandatangani pada tahun 2015. Perpanjangan perjanjian baru ini berfungsi untuk memperkuat dukungan kami bagi profesi akuntansi di seluruh Indonesia.

"Kami akan berbagi pengetahuan, wawasan, dan pengalaman anggota kami dalam mengatasi tantangan dan membantu meningkatkan ekonomi global. IAPI dan ICAEW juga mengadakan diskusi panel bersama dengan judul “Improving audit quality and culture during COVID-19 and beyond,"katanya, Senin (15/2/2021).

Matthews melanjutkan, saat ini pentingnya membangun kultur audit demi menjaga kepercayaan kepada profesi akuntan selama pandemi dan proses pemulihannya. Namun demikian, kata dia, akuntan dihadapkan pada tantangan audit umum yang dihadapi di Indonesia dan Inggris selama pandemi. Termasuk masalah dalam memperoleh bukti yang cukup, risiko yang terkait dengan teknologi, dan kemungkinan penipuan karena tekanan keuangan dalam bisnis.

Dalam kesempatan ini, Matthews berbagi temuan dari Inggris tentang kualitas audit, termasuk kesimpulan utama tentang apa yang dapat dilakukan auditor untuk meningkatkan budaya audit.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Kerja Hima Akuntansi Periode 2020-2021

-
Gambar
  Assalamualaikum Wr. Wb.    Hallo sobat Akuntansi Univ. Muhammadiyah Prof Dr. Hamka  Apa kabar ? semoga semua dalam keadaan sehat dan baik - baik saja. oh ya Kita ada kabar baru nih ... seputar kegiatan atau program kerja HIMA AKUNTANSI Periode 2020-2021, mau tau apa kegiatannya ?  yuk kita baca dengan seksama  BIDANG 1 - BIDANG ORGANISASI      Tugas dan Fungsi dari bidang organisasi adalah menjaga keutuhan dengan menciptakan kenyamanan dan mengawal tertib jalannya organisasi serta ikut berkontribusi dalam setiap program kerja HIMA AKUNTANSI. Nah, dari bidang 1 sendiri ada 3 proker yaitu :  1. PROVISIONING OF ORGANIZATIONS      Tujuannya untuk mewujudkan tertibnya administrasi HIMA AKUNTANSI, mengoptimalkan pemahaman serta wawasan kader dan pengurus mengenai tata cara administrasi dan kelembagaan serta teknis persidangan, dan kader memiliki bekal organisasi yang cukup untuk melanjutkan estafet kepengurusan. 2. PPH 21      Tujuannya untuk menanamkan pengetahuan tentang dasar hukum KM F
http://hima-akuntansi-uhamka.blogspot.com/

Ingat, Berikut Ancaman Sanksi Bila Tidak Lapor SPT Tahunan

-
Gambar
  Tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak telah membuka penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sesuai dengan prinsip self assessment, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan wajib pajak (WP) yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT  Pajak  Tahunan. Keberhasilan sistem perpajakan sendiri melekat dengan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (voluntary of compliance). Adapun, batas akhir pelaporan SPT pajak orang pribadi telah ditetapkan pada 31 Maret 2021, sedangkan untuk wajib pajak badan akan berakhir pada April 2021. Bagaimana jika wajib pajak lalai untuk melaporkan pajaknya? Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana dimaksud, akan dikenai sanksi sebesar seratus ribu untuk SPT Tahunan WP OP, satu juta untuk SPT Tahunan WP Badan. Jika wajib pajak
http://hima-akuntansi-uhamka.blogspot.com/

RANGKUMAN MATERI LKTD KELOMPOK 5

-
ANGKUMAN MATERI KELOMPOK 5 LKTD FEB UHAMKA ·          RIZKY AMANDA ·          FENY SYIFA NURHAYATI ·      SAVITRI PUJI LESTARI ·          DIANA MUSLIM ·          MUHAMMAD NUR SOLEH ·          MUHAMMAD REZA ·          SIFAH FAUZIA ·          FITRI ADYANI PUTRI ·          ANDARA EDELWIES ·         DINA PUSPITA SARI
http://hima-akuntansi-uhamka.blogspot.com/