E-News 4 -"Lapor SPT Tahunan Badan Capai 939.948 Per 30 April 2023"

-

Seperti yang telah diketahui, batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan ialah 30 April 2023 lalu. Direktorat Jenderal Pajak telah menginformasikan bahwa wajib pajak badan yang telah melaporkan kewajiban SPTnya ialah sebanyak 939.948 Wajib Pajak Badan.

Jumlah ini telah bertumbuh hingga 48,77 persen dari seluruh total Wajib Pajak Badan yang wajib melaporkan SPT. Angka ini bertumbuh hingga 4,13 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Adapun, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menyatakan dalam keterangan tertulis bahwa pelaporan SPT Tahunan Badan dilakukan melalui sejumlah sarana.

Sarana penyampaian tersebut, mayoritas berupa sarana elektronik dengan rincian 817.681 SPT melalui e-Form, 43.174 SPT melalui e-Filing, 823 SPT melalui e-SPT, dan 78.270 SPT secara manual atau datang langsung ke Kantor Pajak terdekat.

Selain itu, Dwi juga mengatakan bahwa per 30 April 2023, terdapat sebanyak 11.718 Wajib Pajak Badan yang telah mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Apabila Wajib Pajak Badan mengajukan perpanjangan, maka batas akhir penyampaian SPT Tahunannya dapat diperpanjang hingga paling lama dua bulan. Pengajuan perpanjangan ini dapat menghindari Wajib Pajak Badan dari sanksi administrasi sebesar Rp1.000.000 karena keterlambatan menyampaikan SPT Tahunan.

Adapun, secara agregat SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang diterima ialah 13.178.81 SPT, dimana rasio kepatuhan penyampaiannya mencapai 67,78 persen dengan pertumbuhan hingga 1,61 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan dinilai bertumbuh, namun Dwi menyebutkan DJP akan berusaha mencapai target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2023 hingga akhir Tahun 2023. Hal ini dikarenakan, target yang ditetapkan ialah 83 persen dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 16,1 Juta SPT. Dimana, masih ada 2,9 Juta SPT Tahunan yang harus disampaikan agar target tercapai

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Kerja Hima Akuntansi Periode 2020-2021

-
Gambar
  Assalamualaikum Wr. Wb.    Hallo sobat Akuntansi Univ. Muhammadiyah Prof Dr. Hamka  Apa kabar ? semoga semua dalam keadaan sehat dan baik - baik saja. oh ya Kita ada kabar baru nih ... seputar kegiatan atau program kerja HIMA AKUNTANSI Periode 2020-2021, mau tau apa kegiatannya ?  yuk kita baca dengan seksama  BIDANG 1 - BIDANG ORGANISASI      Tugas dan Fungsi dari bidang organisasi adalah menjaga keutuhan dengan menciptakan kenyamanan dan mengawal tertib jalannya organisasi serta ikut berkontribusi dalam setiap program kerja HIMA AKUNTANSI. Nah, dari bidang 1 sendiri ada 3 proker yaitu :  1. PROVISIONING OF ORGANIZATIONS      Tujuannya untuk mewujudkan tertibnya administrasi HIMA AKUNTANSI, mengoptimalkan pemahaman serta wawasan kader dan pengurus mengenai tata cara administrasi dan kelembagaan serta teknis persidangan, dan kader memiliki bekal organisasi yang cukup untuk melanjutkan estafet kepengurusan. 2. PPH 21      Tujuannya untuk menanamkan pengetahuan tentang dasar hukum KM F
http://hima-akuntansi-uhamka.blogspot.com/

Ingat, Berikut Ancaman Sanksi Bila Tidak Lapor SPT Tahunan

-
Gambar
  Tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak telah membuka penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sesuai dengan prinsip self assessment, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan wajib pajak (WP) yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT  Pajak  Tahunan. Keberhasilan sistem perpajakan sendiri melekat dengan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (voluntary of compliance). Adapun, batas akhir pelaporan SPT pajak orang pribadi telah ditetapkan pada 31 Maret 2021, sedangkan untuk wajib pajak badan akan berakhir pada April 2021. Bagaimana jika wajib pajak lalai untuk melaporkan pajaknya? Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana dimaksud, akan dikenai sanksi sebesar seratus ribu untuk SPT Tahunan WP OP, satu juta untuk SPT Tahunan WP Badan. Jika wajib pajak
http://hima-akuntansi-uhamka.blogspot.com/

RANGKUMAN MATERI LKTD KELOMPOK 5

-
ANGKUMAN MATERI KELOMPOK 5 LKTD FEB UHAMKA ·          RIZKY AMANDA ·          FENY SYIFA NURHAYATI ·      SAVITRI PUJI LESTARI ·          DIANA MUSLIM ·          MUHAMMAD NUR SOLEH ·          MUHAMMAD REZA ·          SIFAH FAUZIA ·          FITRI ADYANI PUTRI ·          ANDARA EDELWIES ·         DINA PUSPITA SARI
http://hima-akuntansi-uhamka.blogspot.com/