Enews - Perpanjangan Masa Insentif Pajak 29/2020

-

 


Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) yang telah diatur dalam PP 29/2020. 

Setelah diperpanjang hingga 31 Desember 2020 dengan PMK 143/2020, Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menambah waktu pemberian fasilitas PPH dalam rangka penanganan Covid - 19 tersebut hingga akhir Juni 2021 melalui PMK 239/2020.

"Fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan Covid - 19 sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun2020. berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021" bunyi penggalan Pasal 11 PMK yang diundangkan pada 30 Desember 2020 ini.

Ada 4 fasilitas PPH yang masa berlakunya diperpanjang : 

Pertama, tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negri yang memproduksi alat kesehatan dan / atau perbekalan kesehatan rumah tangga.

Kedua, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. 

Ketiga, pengenaan tarif PPH sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia dibidang kesehatan.

Keempat, pengenaan tarif PPH sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa konpensasi atau penggantian atas penggunaan harta.


(Sumber : news.ddtc.co.id) 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Program Kerja Hima Akuntansi Periode 2020-2021

-
Gambar
  Assalamualaikum Wr. Wb.    Hallo sobat Akuntansi Univ. Muhammadiyah Prof Dr. Hamka  Apa kabar ? semoga semua dalam keadaan sehat dan baik - baik saja. oh ya Kita ada kabar baru nih ... seputar kegiatan atau program kerja HIMA AKUNTANSI Periode 2020-2021, mau tau apa kegiatannya ?  yuk kita baca dengan seksama  BIDANG 1 - BIDANG ORGANISASI      Tugas dan Fungsi dari bidang organisasi adalah menjaga keutuhan dengan menciptakan kenyamanan dan mengawal tertib jalannya organisasi serta ikut berkontribusi dalam setiap program kerja HIMA AKUNTANSI. Nah, dari bidang 1 sendiri ada 3 proker yaitu :  1. PROVISIONING OF ORGANIZATIONS      Tujuannya untuk mewujudkan tertibnya administrasi HIMA AKUNTANSI, mengoptimalkan pemahaman serta wawasan kader dan pengurus mengenai tata cara administrasi dan kelembagaan serta teknis persidangan, dan kader memiliki bekal organisasi yang cukup untuk melanjutkan estafet kepengurusan. 2. PPH 21      Tujuannya untuk menanamkan pengetahuan tentang dasar hukum KM F
http://hima-akuntansi-uhamka.blogspot.com/

Ingat, Berikut Ancaman Sanksi Bila Tidak Lapor SPT Tahunan

-
Gambar
  Tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak telah membuka penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sesuai dengan prinsip self assessment, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan wajib pajak (WP) yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT  Pajak  Tahunan. Keberhasilan sistem perpajakan sendiri melekat dengan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (voluntary of compliance). Adapun, batas akhir pelaporan SPT pajak orang pribadi telah ditetapkan pada 31 Maret 2021, sedangkan untuk wajib pajak badan akan berakhir pada April 2021. Bagaimana jika wajib pajak lalai untuk melaporkan pajaknya? Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana dimaksud, akan dikenai sanksi sebesar seratus ribu untuk SPT Tahunan WP OP, satu juta untuk SPT Tahunan WP Badan. Jika wajib pajak
http://hima-akuntansi-uhamka.blogspot.com/

RANGKUMAN MATERI LKTD KELOMPOK 5

-
ANGKUMAN MATERI KELOMPOK 5 LKTD FEB UHAMKA ·          RIZKY AMANDA ·          FENY SYIFA NURHAYATI ·      SAVITRI PUJI LESTARI ·          DIANA MUSLIM ·          MUHAMMAD NUR SOLEH ·          MUHAMMAD REZA ·          SIFAH FAUZIA ·          FITRI ADYANI PUTRI ·          ANDARA EDELWIES ·         DINA PUSPITA SARI
http://hima-akuntansi-uhamka.blogspot.com/